ETIKA PROFESI AKUNTANSI – TUGAS 1

Pendahuluan
Etika Sebagai Tinjauan
Etika berasa dari kata yunani ethos, yang dalam
bentuk jamaknya (ta etha) beraryi “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Etika dapat
diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral yang sebagai
ukurannya.
Etika didefinisikan sebagai prinsi-prinsip tentang
tingkah laku yang benar atau yang baik. Etika juga berarti system prinsip atau
nilai-nilai moral, sedangkan ethics ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran yang
mengatur tingkah laku para anggota suatu profesi, (Madjid, 1998:114)
Menurut Franz Magnis Suseno, etika berkaitan dengan
sifat-sifat ideal atau cita-cit yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam displin
pribadi etika juga berarti filsafat mengenai bidang moral. Jadi, etika
merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat,
norma-norma, dan adat istiadat moral. Dalam arti luas, yaitu: keseluruhan norma
dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk
mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan. (Suseno, 198:6)
Perilaku Etika
dalam Bisnis
Etika bisinis adalah aturan-aturan yang menegaskan
suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan
tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak
tertulis.
Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian
prinsip-prinsip etika normative ke dalam perilaku bisnis
Ada beberapa alasan mendasar tentang perlunya binsi
dijalankan secara etis (Lawrence dan Weber, 2008)
1.    
Bisnis perlu
dijalankan secara etis untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan
2.    
Pengaruh etika
bisnis terhadap kemampulabaan (profitability) korporasi di masa mendatang
3.    
Menjalankan
bisnis secara etis juga sering menjadi aturan dasar yang ditetapkan oleh suatu
Negara terhadap pelaku bisnis
4.    
Untuk mencegah
kerugian (no harm) bagi masyarakat dan pemangku kepentingan akibat dari
tindakan sebuah korporasi
5.    
Dalam persaingan
bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah
benar-benar raja. Oleh karena itu, hal yang paling pokok untuk bisa untung dan
bertahan dalam pasar penuh persaingan adalah memperlihatkan citra bisnisnya
sebagai bisnis yang baik dan etis
6.    
Korporasi-korporasi
modern menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang paling siap untuk
dieksploitasi demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya namun sebagai asset
penting korporasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya dan bertahan
tidaknya korporasi tersebut dalam persaingan
7.    
Menjalankan
bisnis secara baik dan etis sedemikian rupa tanpa secara sengaja merugikan hak
dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya.
Ruang Lingkup Ilmu Etika Bisnis
Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam
bidang ilmu etika bisnis ini adalah:
a.     
Tindakan dan
keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis
b.    
Kondisi-kondisi
suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, dan
sangsi-sangsi yang akan diterima akibat perbuatan mereka
c.     
Ukuran yang
dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis
d.    
Peraturan dan
ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait
Permasalahn-permasalahan Umum dalam Bidang Etika
Bisnis
Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi dalam
bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu:
a.     
Pelanggaran
dalam etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang
etika bisnis
b.    
Keputusan bisnis
sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku
c.     
Keputusan bisnis
dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh
lembaga yang berkompeten termasuk peraturan Negara
d.    
Kondisi dan
situasi realita yang menunjukkan control dari pihak berwenang dalam mengakkan
etika bisnis masih dianggap lemah.

Pada saat ini salah satu aturan yang terjelaskan
secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk go
public adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG).


Pedoman Umum Good
Corporate Governance
Indonesia untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG
merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:
1.    
Mendorong
tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada
asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran
dan kesetaran
2.    
Mendorong
pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan
3.    
Mendorong
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4.    
Mendorong
timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat
dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan
5.    
Mengoptimalkan
nilai perusahaan bagi pemegang sahan dengan tetap memperhatikan pemangku
kepentigan lainnya
6.    
Meningkatkan
daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional
Good Corporate
Governance
dalam Konteks Bisnis
Masa Depan
Keinginan menerapkan GCG adalah bentuk dari usaha
dari menghargai tata konsep bisnis modern. Karena bisnis tidak bisa lagi
dijalankan secara konvensional seperti dahulu.
Tujuan dari mendirikan perusahaan bukanlah hanya
ingin memperoleh profit, tetapi juga untuk memberikan karya bagi pembangunan
bangsa. Karena dengan mendirikan perusahaan dan bisa membuka lapangan pekerjaan
maka sesungguhnya pihak principal telah bekerja untuk memperkecil jumlah angka
pengangguran. Inilah yang disebut dengan konsep bisnis modern yang lebih
beretika.
Permasalahan yang Timbul dalam Penerapan Good Corporate Governance
a.     
Pemahaman
tentang konsep GCG pada beberapa manajer di Indonesia masih kurang.
b.    
Sebagian pihak
menganggap bahwa GCG dianggap sebagai penghambat berbagai keputusan perusahaan,
karena perusahaan tidak lagi bisa leluasa dalam mengambil keputusan khususnya
harus patuh pada aturan GCG
c.     
Aparat penegak
hokum harus dibekali konsep pemahaman GCG secara luas termasuk adanya jurnal
dan buku teks yang menjelaskan khusus tentang GCG dalam konteks perspektif Indonesia
d.    
Menurut
Herwidayatmo (2000), praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan
konsep GCG dapat dikelompokkan menjadi (a) memungkinkan terjadinya hubungan
afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, (b) tidak
terjadinya dewan komisaris, (c) lemahnya law
enforcement.
Perilaku Etika
dalam Profesi Akuntansi
Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawab
sebagai professional setiap anggota harus senatiasa menggunakan pertimbangan
moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
1.    
Sebagai
professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan
peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa
professional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja
sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntasi, memelihara
kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur
dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan
meningkatkan tradisi profesi.
Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk
senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati
kepercayaan public, dan menunjukkan komitmen atas profesinalisme.
1.    
Satu ciri utama
suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada public. Profesi akuntan
memegang peranan yang penting di masyarakat, dimana public dari profesi akuntan
terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai,
investor, dunia bisnis, dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada
obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis
secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap
kepentingan public. Kepentingan public didefinisikan sebagai kepentingan
masyarakat dan industry yang dilayani anggota secara keseluruhan.
Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan
jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Negara
2.    
Profesi akuntan
dapat tetap berada pada posisi yang penting hanya dengan terus menerus
memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan
masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama pada akuntan adalah untuk adalah
untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan
tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan
untuk mencapai tingkat prestasi tersebut
3.    
Dalam memenuhi
tanggung jawab profesinya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling
berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan
ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan
bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada public, maka kepentingan
penerimaan jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
4.    
Mereka yang
memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung
jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan professional, dan
kepentingan untuk melayani public. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa
yang berkualitas, mengenakan jasa imbalan yang pantas, serta menawarkan
berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten
dengan Prinsip Etika Profesi ini .
5.    
Semua mengikat
dirinya untuk menghormati kepercayaan public. Atas kepercayaan public yang
diberikan kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi
mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
6.    
Tanggung jawab
seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual
atau pemberi kerja.
Prinsip Ketiga – Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan
kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab prifesionalnya
dengan integirtas setinggi mungkin.
1.    
Integritas
adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional.
Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan
patokan (bachmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
2.    
Integritas
mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa
harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan pubik tidak
boleh oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak
disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima
kecurangan peniadaan prinsip.
3.    
Integritas
diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan,
standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan,
anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah
anggota telah melakukan apa yang seorang berintegrasi akan lakukan dan apakah
anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk
mentaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
4.    
Integritas juga
mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian
professional.
Prinsip Keempat – Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga
obyekticitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban
profesionalnya.
1.    
Obyektivitas
adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.
Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur
secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas benturan
kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
2.    
Anggota bekerja
dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka
dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik public membrikan jasa atestasi,
perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan
keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja
dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industry, pendidikan, dan
pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke
dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi
integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
3.    
Dalam menghadapi
situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika
sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan
terhadap factor-faktor berikut:
a.     
Adakalanya
anggota dihadapkan kepada siatuasi yang memungkinkan mereka menerima
tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu
onyektivitasnya
b.    
Adalah tidak
praktis untuk mrnyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan
ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness)
harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang
mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota
c.     
Hubungan-hubungan
yang menunjukkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar
obyektivitas harus dihindari
d.    
Anggota memilki
kewajiban unutk memastikan bahwa oramg-orang yang terlibat dalam pemberian jasa
profsinal mematuhi prinsip proyektivitas
e.     
Anggota tidak
boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat
menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan professional
mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus
menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi professional mereka
ternoda.
Prinsip Kelima – Kompetensi dan
Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa
profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, serta mempunyai
kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada
tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan
perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
1.    
Kehati-hatian
professional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya
dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa professional dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsistensi
dengan tanggung jawab profesi kepada public.
2.    
Kompetensi
diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak
menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka
punyai. Dalam semua penguasaan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap
anggota harus melaksanakan uaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan
meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan
profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh Prinsip Etika.
3.    
Kompetensi
menunjukkan bahwa terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan serta tingkatan
pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan
jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan professional melebihi
kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau
menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota
bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah
pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung
jawab yang harus dipenuhi.
4.    
Anggota harus
tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan public.
Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan
segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis dan etika yang
berlaku.
5.    
Kehati-hatian
professional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara
seksama setiap kegiatan professional yang menjadi tanggung jawabnya.
Prinsip Keenam – Kerahasiaan
Setiap anggota menghormati kerahasiaan
informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh
memakai atau mengungkapnkan informasi tersebut tanpa oersetujuan, kecuali bila
ada hak atau kewajiban professional atau hokum untuk mengungkapkannya.
1.    
Anggota
mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau
pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa professional yang diberikannya.
Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dank
lien atau pemberi kerja berakhir.
2.    
Kerahasiaan
harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan
terdapat kewajiban legal atau professional untuk mengungkapkan informasi.
3.    
Enggota
mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang
yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
4.    
Kerahasiaan
tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga
mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profsional
tidak menggunakan atau terlihat menggunakan infromasi tersebut untuk keuntungan
pihak ketiga.
5.    
Anggota yang
mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh
mengungkapkannya ke public. Karena itu, anggota tidak boleh membuat
pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized
disclosure
) kepada oranglain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan
infromasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkkan standar
professional.
6.    
Kepentingan umum
dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan
didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban
kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh
selama melakukan jasa professional dapat atau perlu dungkapkan.
Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang
konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesi.
1.    
Kewajiban untuk
menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh
anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak
ketiga, anggota yang lain, staf, pemebri kerja, dan masyarakat umum.
Prinsip Kedelapan – Standar Teknis
Setiap anggota harus melakukan jasa
profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang
relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan
tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
1.    
Standar teknis
dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of
Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Irham Fahmi, S.E., M.Si. 2014. Etika Bisnis. Bandung : ALFABETA, cv.
Tri Hendro Sigit P., M.B.A., CFP. 2012. Etika Bisnis Modern Pendekatan Pemangku
Kepentingan
. Yogyakarta : UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN STIM YKPN.
Ardiansyah, Panji. 2017. Etika Bisnis

Kingsoft Office Suite Free 2013

Kingsoft Office Suite Free 2013 "Ucapan Terimakasih, selalu saya ucapkan dalam hati, karena kawan telah membaca artikel Kingsoft Office Suite Free 2013. :)" (Click to Zoom) Office suite atau Paket aplikasi Perkantoran merupakan sebuah Paket perangkat lunak yang...

Macam – Macam Windows 7 Edition dan Keterbatasan Masing – Masing

Windows 7 Edition Windows 7, Rilis utama dari Microsoft Windows, Yang tersedia dalam 6 Edisi yang berbeda (Starter , Home Basic , Home Premium, Professional, Enterprise dan Ultimate). Hanya Home Premium, Professional, dan Ultimate yang banyak tersedia di pengecer....

Macam-Macam Perangkat Keras Komputer atau Hardware Beserta Fungsinya

Macam - Macam Perangkat Keras Komputer/Hardware Perangkat Keras Komputer/Hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem Personal Computer (PC). Pertama, saya akan sebutkan dan menjelaskan fungsi dari Perangkat keras dalam sebuah...

Software Utilities Terbaik 2014 – Carbon Blog

10 Software Utilities Terbaik 2014 Software utilitas adalah Perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimalkan atau mempertahankan komputer. Software utilitas biasanya berfokus pada bagaimana infrastruktur komputer...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *