Ketentuan dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) – @Cari Asuransi

Ketentuan dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan,
kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

Adapun istilah dan penjelasannya adalah sebagi
berikut:

UU         = Undang-Undang


PBI        = Peraturan Bank Indonesia

SEOJK  = Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

POJK
    = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PMK      = Peraturan Menteri Keuangan
PP          = Peraturan Pemerintah



A.  
Kelembagaan & Kegiatan Usaha
BPR
1. Bank Perkreditan Rakyat
§     POJK no 20/POJK.03/2014 Bank
Perkreditan Rakyat [baca/unduh]
2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
§ 
POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan
Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan
Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [baca/unduh]
 3. Kegiatan Usaha dan Jaringan
Kantor Berdasarkan Modal Inti
§ 
POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti [baca/unduh]
4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
§ 
POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi
Kompetensi Kerja [baca/unduh]
§ 
Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015 [baca/unduh]
§ 
SKKNI BPR no 322 tahun 2016 [baca/unduh]
5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
Test)
§ 
POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [baca/unduh]
§ 
SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan [baca/unduh] [Lamp]
§ 
POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian
Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian
Kembali Pihak Utama Bank [baca/unduh]
6. Izin Pedagang Valuta Asing
§ 
SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan
Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [baca/unduh] dan lampiran [ read/download ]
§ 
PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [baca/unduh]
8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS
§ 
POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan
BPR/BPS [ read/download  ]
B.  
Prinsip Kehati-hatian, Kesehatan Bank & Pemeriksaan
1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
§ 
POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan
dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen [baca/unduh]
§ 
SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan
Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau
Masyarakat [baca/unduh]
§ 
SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian
Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian
Baku [baca/unduh]
§ 
POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan
Literasi dan Inklusi Keuangan [baca/unduh] [Penjelasan]
§ 
POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan
Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman
Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
§ 
POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan
Tata Kelola bagi BPR [baca/unduh]
§ 
SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan
Fungsi Kepatuhan [baca/unduh]
§ 
SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern [baca/unduh] [Lamp]
3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
§ 
POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan
Rakyat [baca/unduh]
§ 
SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [baca/unduh]
[Lamp 1]  [Lamp 2]
§ 
POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM
Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [baca/unduh]
4. Manajemen Risiko bagi BPR
§ 
POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan
Manajemen Risiko bagi BPR [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan
Manajemen Risiko bagi BPR [baca/unduh]
5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
§ 
POJK no 49/POJK.03/2017 Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat [baca/unduh] penjelasannya [baca/unduh]
6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
§ 
PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank
Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
§ 
SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI
no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
§ 
POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [baca/unduh] Penjelasannya [baca/unduh]
§ 
SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan
Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [baca/unduh]
§ 
POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak
Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [baca/unduh]
7. Kualitas Aktiva Produktif
§ 
PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan
Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
[baca/unduh]
§ 
PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006,
tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif 
[baca/unduh]
§ 
POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas
Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
[baca/unduh]
8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
§ 
SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan
dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [
[baca/unduh]

§ 
Lampiran SE no 14/26/DKBU [baca/unduh]

§ 
SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan
Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR [baca/unduh]
§ 
Pedoman Akuntansi BPR [baca/unduh]
§ 
POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan
BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK [baca/unduh] [Summary]
§ 
SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan
Bulanan BPR [baca/unduh]
11. Transparansi Kondisi Keuangan
§ 
POJK  no 48/POJK.03/2017 
Transparansi Kondisi Keuangan BPR [baca/unduh]
§ 
SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [baca/unduh] [Lamp]
§ 
SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan
SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Publikasi 
[baca/unduh]
12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
§ 
POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [baca/unduh]
§ 
Pedoman Penyusunan Data SLIK [baca/unduh]
§ 
Struktur Data SLIK [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II] [Lamp III] [Lamp IV]
13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
§ 
SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal
30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [baca/unduh]
§ 
Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank [baca/unduh]
14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
§ 
POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan
Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [baca/unduh] penjelasannya
[baca/unduh]
§ 
POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana
Bisnis BPR/BPRS [baca/unduh] [Penjelasan]
§ 
SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana
Bisnis BPR [baca/unduh] [Lamp]
16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
§ 
POJK no 75/POJK.03/2016 Standar
Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar
Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [baca/unduh] [Lamp I] [Lamp II]
17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
§ 
POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan
Jasa AP dan KAP [baca/unduh]
§ 
SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara
Penggunaan Jasa AP dan KAP [baca/unduh] [Lamp]
§ 
POJK no 41/POJK.03/2017 Pemeriksaan
Bank [baca/unduh]
§ 
POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan
Khusus Kredit pada Daerah Bencana [baca/unduh]
 20. Keuangan Berkelanjutan
C. Tindak Pidana Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme
§ 
UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [baca/unduh]
§ 
UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP
Pendanaan Terorisme [baca/unduh]
§ 
PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [baca/unduh]
§ 
PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [baca/unduh]
3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
§ 
POJK no 12/POJK.01/2017 ttg
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh] [Penjelasan]
§ 
SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg
Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [baca/unduh] [Lamp]
§ 
POJK no 23/POJK.01/2019 ttg
Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [baca/unduh]
4. Peraturan Kepala PPATK
§ 
Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara
Penyampaian LTKM dan LTKT [baca/unduh] [Lamp_1] [Lamp_2] [Lamp_3]
§ 
Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi
Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [baca/unduh]
§ 
Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna
Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [baca/unduh]
§ 
Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan
Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [baca/unduh]
§ 
Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi
Keuangan Mencurigakan [baca/unduh]
§ 
Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran
Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya
Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [baca/unduh]
§ 
PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga
Tabungan dan Deposito [baca/unduh]
§ 
PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal
22 April 2009 ttg Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh
Dikurangkan sebagai Biaya [baca/unduh]
§ 
PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal
21 Desember 2012 ttg Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana
Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [baca/unduh]
§ 
PMK no 02/PMK.03/2010 ttg
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [baca/unduh]
§ 
PMK no 105/PMK.03/2009 ttg Piutang
yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [baca/unduh]
  3. Penjaminan Simpanan
§ 
Panduan Tatacara Perhitungan Premi [baca/unduh]
§ 
PLPS no 1-2018 Laporan BPR [baca/unduh]
§ 
PLPS no 2-2018 Laporan BPR/BPRS [baca/unduh]
§ 
PMK no 101/PMK.010/2016 ttg
Penyesuaian PTKP [baca/unduh]
§ 
PMK no 102/PMK.010/2016 ttg
Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaanDari pegawai harian dan
mingguan serta pegawai tidak tetap Lainnya yang tidak dikenakan pemotongan
pajak penghasilan [baca/unduh]
§ 
Peraturan Dirjen Pajak no PER-16/PJ/2016 ttg Pedoman
Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh ps 21 [baca/unduh]
  5. Pelaporan EOI – DJP 
§ 
UU RI no 9 tahun 2017 ttg Penetapan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-UU-No.-1-Tahun-2017-tentang-Akses-Informasi-Keuangan-Untuk-Kepentingan-Perpajakan-Menjadi-Undang-Undang [baca/unduh]
§ 
PMK no 70/PMK.03/2017 ttg
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [baca/unduh]
§ 
PMK no 19/PMK.03/2018 ttg Perubahan
PMK no 70/PMK.03/2017 ttg Petunjuk Teknis Mengenai Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan [baca/unduh]
  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
§ 
Peraturan Menteri Agraria no 22 tahun 2017 ttg Penetapan
Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu [baca/unduh]
  7. Struktur dan Skala Upah
§ 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 1 tahun 2017 ttg
Struktur dan Skala Upah [baca/unduh]
§ 
UU no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan [baca/unduh]
§ 
Permen no 22 tahun 2017 Penetapan Batas Waktu
PenggunaanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganuntuk Menjamin Pelunasan Kredit
Tertentu [baca/unduh]

Cari Asuransi: ASURANSI KEBAKARAN

2.1 Polis Asuransi KebakaranPolis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus rnenyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD, Untuk mengetahui semua syarat umum...

Cari Asuransi: REASURANSI

A. Pengertian Reasuransi dan Prinsip-prinsip dalam Hubungan Antara Penanggung dan Penanggung Ulang Dalam Perjanjian ReasuransiBila dalam asuransi telah didapatkan suatu definisi sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan pasal 246...

Cari Asuransi: Asuransi Jiwa

2.1 Pengertian Asuransi Jiwa1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor...

Kajian Rencana Bisnis – @Cari Asuransi

    Menemukan ide bisnis tanpa mewujudkannya dalam tindakan nyata rasanya sia-sia. Para entrepreneur sukses, seringkali tidak pernah memikirkan tahapan-tahapan dalam merealisasikan ide. Bahkan banyak pula anggapan bahwa kalau mau berbisnis tidak usah membuat rencana...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.