OJK Akan Tegas Tindak Investasi yang Merugikan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih tegas untuk menindak penyelenggara kegiatan investasi yang dapat merugikan masyarakat luas.

Kita akan semakin lebih tegas lagi dalam menindak kegiatan yang tidak sah, kalau jelas buktinya tentu dihentikan agar tidak meluas. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian di masing-masing daerah,” ujar Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono di Jakarta, Kamis.

Kusumangtuti mengemukakan bahwa salah satu strategi agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi yang merugikan atau tidak memiliki izin dari OJK atau regulator lain, pihaknya mengajak perbankan atau institusi jasa keuangan untuk lebih memperkenalkan produk-produknya serta mempermudah aksesnya. Ia menjelaskan salah satu cara yang mudah dalam menilai produk investasi yang memiliki izin yakni tidak menawarkan imbal hasil (return) di luar batas kewajaran.

OJK Akan Tegas Tindak Investasi yang Merugikan Masyarakat

“Return saham paling tinggi saja sekitar 20 persen per tahun, kalau ada suatu produk yang menjanjikan return 10 persen per bulan maka sudah harus berhati-hati,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam hal memastikan suatu produk investasi yang mendapatkan izin, pihaknya menawarkan kepada masyarakat untuk menanyakan secara langsung kepada OJK. Diharapkan, agar masyarakat juga cepat menginformasikan jika terdapat produk investasi yang di luar batas kewajaran.

“Masyarakat dapat menghubungi OJK walau hanya untuk menanyakan suatu produk ada izin atau tidak. Melalui sistem OJK terlihat produk investasi yang mendapat izin OJK atau dari regulator lainnya,” katanya.

Dalam rangka meminimalisasi risiko berinvestasi, Kusumaningtuti S. Soetiono juga menyampaikan bahwa pihaknya membagi segmen edukasi kepada masyarakat dari tingkat anak-anak hingga ke kalangan pengusaha, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kalau anak-anak kami mengajarkan bagaimana menabung, sedangkan perempuan atau kaum ibu edukasi lebih diarahkan untuk merencanakan keuangan dengan baik, untuk UMKM kita akan pertemukan dengan lembaga pembiayaan,” paparnya. (fb)

Cari Asuransi: ASURANSI KEBAKARAN

2.1 Polis Asuransi KebakaranPolis asuransi kebakaran selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus rnenyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kebakaran seperti di dalam Pasal 287 KUHD, Untuk mengetahui semua syarat umum...

Cari Asuransi: REASURANSI

A. Pengertian Reasuransi dan Prinsip-prinsip dalam Hubungan Antara Penanggung dan Penanggung Ulang Dalam Perjanjian ReasuransiBila dalam asuransi telah didapatkan suatu definisi sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan pasal 246...

Cari Asuransi: Asuransi Jiwa

2.1 Pengertian Asuransi Jiwa1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor...

Kajian Rencana Bisnis – @Cari Asuransi

    Menemukan ide bisnis tanpa mewujudkannya dalam tindakan nyata rasanya sia-sia. Para entrepreneur sukses, seringkali tidak pernah memikirkan tahapan-tahapan dalam merealisasikan ide. Bahkan banyak pula anggapan bahwa kalau mau berbisnis tidak usah membuat rencana...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.